Syarat Mutlak Calon Ibu Kota Baru, Bebas Banjir


Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengaku telah memberikan masukan ihwal aspek pertanahan (topografi) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait calon ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.

Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, ada beberapa kriteria dari segi pertanahan agar sebuah daerah cocok sebagai lokasi ibu kota baru. Yang paling utama, calon ibu kota baru harus bebas banjir. Pemerintah tidak ingin agar ibu kota baru nantinya punya permasalahan kronis, seperti Jakarta.

“Yang penting, bukan daerah banjir. Kalau misalnya hujan dan banjir, jangan lagi nanti seperti itu,” ujarnya ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (4/1).

Tak hanya banjir, Sofyan bilang bahwa ibukota baru bukan daerah rawa-rawa karena harus memiliki sumber daya air yang mumpuni. Menurut dia, semua aspek itu harus terpenuhi dan harus berlokasi di luar Jawa.

Sayangnya, ia enggan memberitahu calon lokasi-lokasi ibu kota baru yang sudah sesuai aspek tanahnya. “Itu nanti biar Bappenas saja dari sisi teknisnya,” terang dia.

Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa menghabiskan lebih dari Rp1 triliun. Adapun, kajian awal mengenai pemindahan ibukota ini telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripiurna, Rabu (3/1) kemarin.

"Anggarannya sudah kami buat perkiraan, pokoknya ada angkanya. Yang pasti, lebih dari Rp1 triliun," imbuh dia.

Ia menuturkan, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta, sehingga ongkos pemindahan ibu kota tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mercedes-Benz Indonesia Sudah Dapat Teguran dari Ditjen Pajak

Image
Sejak Mei 2017, Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) tidak lagi mencantumkan data penjualan wholesales ke Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Akibatnya, baik Gaikindo maupun MBDI mendapat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini diungkap Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto. "Gaikindo atau MBDI juga sudah mendapat teguran dari Dirjen Pajak mengenai hal ini," tutur Jongkie. Padahal, penyerahan data penjualan ke diler adalah amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK Tahun 2013. Sebab, aturan tersebut berkaitan dengan rincian data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi mengenai perpajakan. Padahal menurut Jongkie, MBDI sebelumnya tidak keberatan dengan aturan pencantuman data wholesales itu. Mereka pun sudah membuat kesepakatan terkait hal tersebut. "Itu Peraturan Menteri Keuangan loh. Karena Gaikindo tidak menerima dari MBDI maka kami tidak dapat meneruskan ke Dirjen Pajak," ...
Read more

Libatkan 200 Peneliti, Misteri Megastruktur Alien akhirna terpecahkan

Image
Pada akhir Mei tahun lalu, Kompas.com pernah memberitakan tentang perilaku aneh dari bintang bernama KIC 8462852 atau yang juga dikenal dengan bintang Boyajian atau bintang Tabby. Telah lama kita mengetahui bahwa banyak bintang di alam semesta mengalami peredupan. Salah satunya akibat adanya planet yang melintas di mukanya. Namun, yang satu ini berbeda. Dalam pengamatan selama seratus tahun (1890-1989) Boyajian menunjukkan tren peredupan yang signifikan. Bahkan, astronom saat itu berkata bahwa hal ini tidak pernah terjadi pada bintang tipe-F mana pun. Perilaku yang sulit dijelaskan ini membuat para astronom penasaran dan menyebut Boyajian sebagai bintang paling misterius di dunia. Tidak sedikit juga yang menduga bahwa Boyajian dibungkus oleh struktur raksasa yang dibangun oleh alien. Dibantu oleh crowdfunding , sebuah penelitian terperinci selama 22 bulan (Maret 2016-Desember 2017) yang melibatkan 200 peneliti dan menghabiskan dana mahal akhirnya berhasil menyingkap misteri ...
Read more